SKRIPSI S1 ILMU HUKUM 2022

Permanent URI for this collectionhttp://203.142.77.253/handle/123456789/20

Koleksi Skripsi Tahun 2022

Koleksi ini berisi skripsi mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Teknologi Surabaya yang diterbitkan pada tahun 2022. Koleksi ini disediakan sebagai referensi akademik dan sumber pembelajaran.

Browse

Now showing 1 - 9 of 9

IMPLEMENTASI JUAL BELI TANAH KAVLING DENGAN SISTEM KREDIT MENURUT HUKUM (STUDI KASUS DI HADIJAYA KAVLING, DESA BETON, KECAMATAN MENGANTI, KABUPTAEN GRESIK)
(Universitas Teknologi Surabaya, 2022) INDAH RAGIL TRI WAHYUNI
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Fisik, Hukum Pidana, Penghapusan KDRT, Putusan Pengadilan.
(Universitas Teknologi Surabaya, 2022) SEDAR MANAHAN MASA ARITONANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan perspektif hukum pidana, serta mengkaji penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana tersebut melalui Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Penelitian dilaksanakan di Kota Surabaya dengan mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya sebagai instansi yang menangani perkara dimaksud. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pada umumnya merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan fisik dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, baik melalui tindakan seperti pemukulan secara langsung maupun penyerangan menggunakan alat atau senjata yang membahayakan. Kekerasan fisik tersebut dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik ringan yang menimbulkan cedera ringan dan kekerasan fisik berat yang berpotensi mengakibatkan kematian. (2) Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN.Sby didasarkan pada Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan asas keadilan secara menyeluruh, baik dari sudut pandang pelaku, dampak yang dialami korban, maupun kepentingan masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT RUMAH PADA BANK BENTA KANTOR CABANG SURABAYA
(Universitas Teknologi Surabaya, 2022) ARIEF JULI WARSONO
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa bank dalam memberikan kredit wajib menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk mengembalikan pinjaman. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip tersebut, khususnya pada pemberian kredit dengan jaminan sertifikat rumah di BANK BENTA Kantor Cabang Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses perjanjian kredit serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BANK BENTA Kantor Cabang Surabaya pada dasarnya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat rumah. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan, antara lain belum optimalnya proses analisis kredit, adanya kekurangan klausul dalam perjanjian kredit, serta adanya gugatan dari nasabah yang mengganggu pelaksanaan fungsi intermediasi bank. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan dalam proses pemberian kredit dan penyusunan perjanjian kredit agar penerapan prinsip kehati-hatian dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bank maupun nasabah.
PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR BENTA TESA KANTOR CABANG SURABAYA
(Universitas Teknologi Surabaya, 2022) LIA MEY PUSPITANINGTYAS
Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam perjanjian kredit karena proses pembebanannya relatif sederhana, mudah, dan cepat. Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi debitur, tanggung jawab debitur, serta upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Benta Tesa Kantor Cabang Surabaya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang dominan adalah debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan sehingga mengakibatkan kredit macet. Tanggung jawab debitur meliputi pembayaran ganti rugi, pelunasan utang beserta bunga sesuai perjanjian, serta penyerahan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Penyelesaian wanprestasi dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, maupun melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Penyelesaian secara nonlitigasi lebih diutamakan karena memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAAT MASAPANDEMI DI CV VICON THE SOLUTIONOF PEST CONTROL
(Universitas Teknologi Surabaya, 2022) CHRISTIAN ADAM ARYANATA
Penelittian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peraturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 serta cara penyelesaian serta tata cara mendapatkan haknya kembali bila pekerja yang di PHK tidak mendapatkan haknya. Metode penelitian ini mengunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diambil dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Covid-19 tidak memenuhi kriteria keadaan memaksa (force majeure), karena keadaan memaksa (force majeure) merupakan situasi yang disebabkan bencana alam sedangkan Covid-19 merupakan bencana non-alam sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan pandemic Covid-19 berdampak perusahaan tutup permanen dengan persyaratan didahului oleh beberapa tahapan upaya, yaitu: mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur, mengurangi shift, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu, tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun bagi yang memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012. Apabila pengusaha mempergunakan keadaan pandemi Covid-19 untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak sah, maka pekerja dapat melakukan tuntutan dalam gugatannya dengan memuat tuntutan yang bersifat alternatif yaitu: menuntut agar dipekerjakan kembali atau menuntut hak-hak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999
(Universitas Teknologi Surabaya, 2022) NABILLA OLIVIA PUTRI CANTIKA HIDAYAT
Kosmetik Telah menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting, khususnya kaum wanita yang ingin tampil cantik secara instan sesuai dengan apa yang ia inginkan. keinginan tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang beritikad buruk. Saat ini banyak peredaran kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya ya yang marak di pasaran dan dapat dibeli secara bebas banyak merek-merek yang sengaja dipalsukan ataupun menciptakan suatu merek tanpa ada nomor BPOM atau izin edar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konsumen bisa menggunakan kosmetik ilegal dan juga mengetahui efektivitas undang-undang tentang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan data sekunder dari bahan kepustakaan. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif serta sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong konsumen membeli produk kosmetik ilegal atau yang tidak ada izin edarnya antara lain yang pertama minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan kosmetik ilegal, yang kedua minimnya pengawasan diri badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) , ketiga harga kosmetik aman dan berkualitas lebih mahal. Efektivitas undang-undang perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik ilegal dilihat dari dua aspek yang pertama efektivitas undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan yang kedua mengenai efektivitas dalam sistem pengawasan undang-undang nomor 8 tahun 1909 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai Perlindungan Konsumen kosmetik namun jika ditinjau dari pasal UU KPK permasalahan kosmetik kosmetik ilegal sudah tercakup di dalamnya, Sedangkan dalam Sistem pengawasan juga sangat membutuhkan peran aktif dari masyarakat seperti melaporkan penjualan penjualan kosmetik ilegal. Dalam kasus peredaran krim atau kosmetik ilegal melakukan pengawasan subsistem pengawasan pemerintah dan keputusan pengawasan konsumen. subsistem pengawasan pemerintah membagi kegiatan pengawasan nya Dalam 7 kategori diantaranya regulasi, standarisasi, registrasi, infeksi, sampling ing, public warning, serta layanan dan aduan konsumen , sedangkan dalam sistem pengawasan konsumen terbagi menjadi dua yaitu pemberdayaan konsumen dan edukasi konsumen.
TINJAUAN YURIDIS KESADARAN HUKUM BERASURANSI OLEH PEDAGANG DI LIGKUNGAN PASAR KAPASAN SURABAYA (BERDASARKAN UU NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN)
(Universitas Teknologi Surabaya, 2022) ZULFA BELLA
Kesadaran hukum berasuransi di kalangan pedagang sangat penting untuk menanggulangi, atau memperkecil risiko yang terjadi di masa yang akan datang karena pada hakikatnya risiko itu bisa menimpa setiap orang, baik itu secara pribadi maupun dalam kelompok termasuk badan hukum, maka dari itu dalam UU No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dijelaskan dan di atur perjanjian asuransi, pembayaran premi, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik oleh perusahaan asuransi maupun pemegang polis. Oleh karena itu setiap orang yang sadar akan hukum berasuransi tidak perlu khawatir dengan risiko yang tidak pasti yang menimpa pada dirinya, khususnya para pedagang yang mempunyai penghasilan yang tidak pasti bisa mempersiapkan masa tuanya jika sudah tidak bisa bekerja lagi karena sakit ataupun jika terjadi kebangkrutan. Para pedagang dilingkungan pasar Kapasan Surabaya tertarik berasuransi disebabkan oleh faktor bahwa supaya hidup mereka merasa tenang, agar aman dari bahaya, serta mereka mampu membayar premi. Faktor pedagang asuransi tidak tertarik atau memilih menutup polis asuransi misalnya trauma dengan asuransi, merasa aman tanpa asuransi, bahkan harga asuransi terlalu mahal, dan banyak juga yang tidak memiliki alasan mengapa mereka tidak tertarik atau menutup polis asuransi. Tingkat kesadaran hukum berasuransi para pedagang pasar kapasan surabaya termasuk kategori baik, sedangkan pemahaman para pedagang pasar kapasan surabaya pada UU No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian termasuk sangat baik.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PIDANA TENTANG PEMBINAAN YANG DI JATUHKAN OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Universitas Teknologi Surabaya, 2022) YENI ERLITA DOLLU SING
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Universitas Teknologi Surabaya, 2022) MASFUAH