SKRIPSI S1 ILMU HUKUM

Permanent URI for this communityhttp://203.142.77.253/handle/123456789/17

Selamat Datang di Program Studi S1 Ilmu Hukum

Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Teknologi Surabaya merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Repository ini menyediakan koleksi karya ilmiah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan disetujui untuk dipublikasikan melalui Institutional Repository.

Seluruh dokumen disimpan sebagai bagian dari upaya pelestarian karya ilmiah serta mendukung akses informasi secara terbuka.

Browse

Filters

20221

Settings

Has files: YesSubject: search.filters.subject.Jaminan fidusia

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR BENTA TESA KANTOR CABANG SURABAYA
    (Universitas Teknologi Surabaya, 2022) LIA MEY PUSPITANINGTYAS
    Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam perjanjian kredit karena proses pembebanannya relatif sederhana, mudah, dan cepat. Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi debitur, tanggung jawab debitur, serta upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Benta Tesa Kantor Cabang Surabaya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang dominan adalah debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan sehingga mengakibatkan kredit macet. Tanggung jawab debitur meliputi pembayaran ganti rugi, pelunasan utang beserta bunga sesuai perjanjian, serta penyerahan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Penyelesaian wanprestasi dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, maupun melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Penyelesaian secara nonlitigasi lebih diutamakan karena memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

© 2026 Universitas Teknologi Surabaya. All rights reserved.
Managed by the Library of Universitas Teknologi Surabaya.